perangkat daerah. Di tingkat perangkat daerah maka setiap satuan kerja selanjutnya menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. perangkat daerah

Walikota adalah. gambaran pelayanan perangkat daerah 3. Referensi Hukumonline Pro. ABSTRAK: Menimbang : a. PERANGKAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: a. dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat. 4. Deskripsi Ringkas. U. Peraturan_Pemerintah_Nomor_18_Tahun_2016_Tentang_Perangkat_Daerah. PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR Tingkat I Belum ada target/rencana kinerja Perangkat Daerah yang terukur. yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap. Gedung Balaikota Depok, Jl. Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Penyesuaian dan/atau perubahan terhadap perangkat daerah dilakukan sehubungan dengan dibentuknya badan pengelola perbatasan daerah, serta badan kesatuan bangsa dan politik dengan empat bidang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang. 23. 999. 4. 1. E. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. perangkat daerah ini pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. KOMPAS. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. ABSTRAK PERATURAN. Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. b. mengatur mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Paparan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 3. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. ; 3) Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan dengan 4 (empat). Tipe Dokumen. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Biro Hukum. 5. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang 9. BAB V STAF AHLI Pasal 9 (1 ) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas. Pada Daerah Kabupaten/Kota,. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum. Kecamatan kemudian. Peraturan Perundang-undangan. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2. GO. Kecamatan. Judul. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam me nyusun perencanaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tujuan d a n sasaran , strategi, keb ijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Mencabut : PP No. Responden dalam evaluasi ini adalah Tim yang ditugasi oleh masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan tingkatan. 410 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah operasional kantor. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. 2 Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : Lokasi : Kota Yogyakarta, Waktu Pelaksanaan : Januari s. permasalahan dan isu srategis daerah 5. • Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra-PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan Tujuan disusunnya Renja Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah: (1) menetapkan indikator sasaran yang hendak dicapai dalam rumusan teknokratik Rencana Strategis Perangkat Daerah 2017-2022; (2) merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 25. 448. 8. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 5. Perangkat Lunak Bahasa (language software) : Program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke. Perangkat Daerah. G. Triwulan 2 Rp - c. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Provinsi Sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 33 Tahun 2018. Perangkat Daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari; Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta untuk kabupaten/Kota perangkat daerah ditambah dengan kecamatan. 2. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Bagian Kedua Susunan Organisasi, Tugas dan. ABSTRAK: • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; bahwa sesuai perkembangan. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk. Pembentukan. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat [email protected], serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. PERGUB Prov. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan e. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 41 3. 1. 9. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang. Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. Pembentukan Bappeda Kota Bogor didasarkan pada : 1. Keuangan Perangkat Daerah melibatkan para Kabid, Kasi/Kasubag, Pengelola Keuangan. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan; dan f. Mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan. Kualitas inovasi perangkat daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi perangkat daerah, u nsur video inovasi perangkat daerah meliputi: (1)Latar Belakang Inovasi; (2) Penjaringan Ide Inovasi; (3) Pemilihan Ide; (4) Manfaat ; dan (5) Dampak. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2. Kegiatan Pelayanan Penyerdiaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 8. 9. Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, maka dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : a. (021) 7773610-7762960 Fax. Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah Pasal 3 Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi yang merupakan unsur staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 2007 No. 41, LN. U. Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; b. Tipe Perangkat Daerah Pasal 7 (1) Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. (3) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan. (2) Perangkat Daerah tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, perangkat daerah tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan perangkat daerah tipe C dengan bebanDengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, meliputi: a. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Kecamatan dan Kelurahan. Model Organisasi Divisional Wilayah Perangkat Model organisasi perangkat daerah saat ini bersifat sera- Daerah gam antar semua urusan pemerintahan dan penunjang Aplikasi Model Organisasi pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Ani Martini, M. 7. bahwa pembentukan perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. gambaran keuangan daerah 4. Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah 8. PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BOGOR WIDIATMOKO Auditor Muda InspektoratDaerah PaparanuntukTim SatgasSPIP pada PerangkatDaerah 06 Desember 2021 1. U. bahwa untuk melaksanakan. Kepala daerah baik wali kota dan bupati, melakukan tugas pemerintahan dibantu oleh secretariat daerah. Ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. Tuntutan perubahan pembentukan perangkat daerah dilakukan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). 11. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan. Pasal 4 Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Walikota. 1. 1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. Diubah dengan : PERGUB Prov. U. Dalam menyusun organisasi perangkat daerah harus memperhatikan kewenangan daerah dalam sistem. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 18, LN. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai. 840 5 1 2 1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka Pcmerintah Daerah Kota Malang melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi :” Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan. ABSTRACT Existence Governance of visible Area see section 18 sentence of UUD RI of. ABSTRAK PERATURAN. (1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 9. Hal itu disebabkan kurangnya pemahaman tentang tata cara dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerah. Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai sebuah dokumen. NUR HIDAYAT, M. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi. Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yang memuat nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi. Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah Pasal 4 (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana. menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah; b. 6. ABSTRAK: bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. 8. Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diwadahi dalam bentuk Badan. Pasal 4 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. ABSTRAK: a. (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam bentukNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebab pembentukan perangkat daerah harus herpeduman pada prinsip penataan organisasi Perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan eflsien. memantau dan mengevaluasi. Mengubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. bahwa dalam rangka penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai beban kerja, kondisi nyata dimasing-masing urusan pemerintahan dan prinsip rasional, proporsional, efektif, dan efisien sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu dilakukan penataan. Kedudukan Perangkat Daerah 4. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. go. Pasal 18 ayat (6) Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. PP No. Dasar Hukum 1. BAB II FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 Pasal 2 (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan. 5. 10. Pencarian. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Periode Pelaksanaan:2016-2021 Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD: 2. UU No. Kelompok Jabatan Fungsional 7. 3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 T ahun 2019 tentang. Efektivitas Sistem Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran. 12. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipandang perlu dilakukan penataan kembali. PERDA. 7. sangihekab.